Tenggarong- Cegah BanjirBerulang, Komisi II DPRD Kukar Dorong Perbaikan Drainase dan Jalan di Tenggarong ,Banjiryang melanda sejumlah titik di Tenggarong beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu penyebab utama menampung udara yang meluas adalah buruknya sistem drainase di ibu kota Kabupaten Kukar tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Ria Handayani, menegaskan bahwa pembangunan drainase yang baik adalah kunci utama dalam mencegah banjir berulang. Menurutnya, meski pembangunan drainase di Tenggarong telah menunjukkan kemajuan, tetap diperlukan perencanaan yang lebih matang berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar pembangunan fisik tanpa analisis mendalam.
“Drainase selama ini sudah bagus. Tapi saat terjadi banjir, kita bisa lihat langsung bahwa sistem drainase belum bekerja maksimal di banyak titik,” ujar Ria.
Drainase Rusak dan Jalan Berlubang Cegah Masalah Utama
Selain masalah drainase, kondisi jalan di Tenggarong juga menjadi sorotan. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Kukar, Tenggarong seharusnya menjadi contoh tata kelola infrastruktur yang baik. Namun, jalan yang rusak dan drainase tersumbat justru memperparah penampungan udara saat hujan deras.
Ria menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan kualitas, bukan hanya kuantitas. “Jangan sampai proyek drainase atau perbaikan jalan hanya sekedar mengganti yang lama, tapi tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Perlu Pengawasan Ketat dari OPD Terkait
Ria juga mengingatkan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawasi setiap tahap pembangunan. Selain itu, pengawasan sejak awal proyek sangat diperlukan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan standar dan tidak mengecewakan masyarakat.
Baca Juga: Pekerja Rentan, Camat Tenggarong Adakan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
“Jangan sampai terjadi seperti sebelumnya, di mana OPD tidak turun langsung ke lapangan. Mereka harus memastikan bahwa setiap pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar bermanfaat bagi warga,” sambungnya.
Ia menambahkan, pembangunan fisik di daerah, terutama di pusat kota seperti Tenggarong, harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Koordinasi antarinstansi dan evaluasi berkala juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kegagalan infrastruktur proyek.
Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Perencanaan
Salah satu solusi yang ditawarkan Ria adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan mendengarkan masukan warga, pemerintah dapat mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan menentukan solusi yang tepat.
“Dinas PU dan instansi teknis lainnya harus membuka ruang dialog dengan warga sebelum proyek dimulai. Pendekatan partisipatif seperti ini akan membantu mengurangi risiko banjir di masa depan,” ujarnya.
Ria berharap ke depan pembangunan infrastruktur di Kukar tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada kualitas hasilnya. Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih serius dalam menangani masalah drainase dan jalan, sehingga Tenggarong tidak lagi menjadi langganan banjir saat musim hujan.
