Tenggarong- Pemkab Kukar Gandeng OJK dan Lembaga Keuangan Kembangkan Ekonomi Keuangan Inklusif di Desa ,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengembangkan Ekonomi Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Kolaborasi ini bertujuan memberdayakan masyarakat desa melalui akses keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor OJK Samarinda pada Rabu (11/6/2025), Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui pendekatan inklusif.
“Sudah waktunya kita mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Dengan kolaborasi ini, kami berharap perekonomian Kukar semakin maju dan masyarakat lebih sejahtera,” ujar Sunggono.
Sinergi Multi-Pihak untuk Penguatan Ekonomi Desa
Kerja sama ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kukar, BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Bank BRI Cabang Tenggarong, Pegadaian, Bank BPD Kaltim, serta OJK.
Baca Juga : Jepang Vs Indonesia Marselino dan Paes Kembali Peluang Rotasi Kluivert
Fokus utama program ini adalah pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), di mana masyarakat desa didorong untuk memanfaatkan layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit usaha, asuransi, dan pembiayaan mikro. Selain itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) akan berperan aktif dalam memfasilitasi akses keuangan di tingkat desa.
Dua Desa Percontohan Tanjung Limau dan Manunggal Jaya
Pemkab Kukar telah menetapkan dua desa sebagai pilot project pengembangan EKI, yaitu:
-
Desa Tanjung Limau (Kecamatan Muara Badak) – memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian.
-
Desa Manunggal Jaya (Tenggarong Seberang) – dikenal dengan hasil pertanian dan UMKM yang berkembang.
“Kedua desa ini memiliki sumber daya yang bisa dikembangkan lebih optimal dengan dukungan akses keuangan yang lebih baik,” jelas Sunggono.
Tantangan dan Solusi Pengembangan EKI
Yulianta, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Kaltim-Kaltara, mengakui bahwa tantangan utama dalam program ini adalah keterbatasan akses ke layanan keuangan formal di desa-desa.
“Banyak desa yang jauh dari kantor bank atau lembaga keuangan. Namun, kami berupaya mengatasi hal ini melalui digitalisasi layanan keuangan dan pengembangan agen-agen keuangan di tingkat desa,” ujar Yulianta.
OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dan kerja sama dengan perbankan untuk mempermudah transaksi keuangan masyarakat desa.
Dampak yang Diharapkan
Melalui program ini, diharapkan:
-
Meningkatnya literasi keuangan masyarakat desa – agar lebih memahami manfaat menabung, investasi, dan asuransi.
-
Penguatan UMKM lokal – dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, usaha kecil dapat berkembang.
-
Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa – sektor pariwisata dan pertanian diharapkan menjadi penggerak utama.
-
Kemandirian ekonomi desa – mengurangi ketergantungan pada pusat dan menciptakan lapangan kerja lokal.
Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan
Inisiatif Pemkab Kukar bersama OJK dan lembaga keuangan ini merupakan langkah strategis untuk membangun desa yang mandiri secara ekonomi. Jika berhasil, Desa Tanjung Limau dan Manunggal Jaya bisa menjadi model bagi desa-desa lain di Kaltim dalam menerapkan Ekonomi Keuangan Inklusif.
“Kami optimis, dengan kolaborasi ini, desa-desa di Kukar akan semakin maju dan masyarakatnya lebih sejahtera,” pungkas Sunggono.
